Partai FJP Peroleh Mayoritas Suara

Partai bentukan Ikhwanul Muslimin meraih 40 persen suara dalam penghitungan kotak suara hasil pemilihan umum pertama Mesir usai tumbangnya Presiden Husni Mubarak.

Keterangan tersebut disampaikan sumber tepercaya, Rabu, 30 November 2011 waktu setempat, setelah panitia pemungutan berhasil mengumpulkan hampir seluruh kotak suara yang ada.

Meski belum dinyatakan 100 persen memenangi perebutan kursi parlemen, jelas sumber, organisasi yang didirikan oleh intelektual Hassan al-Bana ini diperkirakan akan menguasai mayoritas kursi parlemen. Namun keputusan tersebut masih menunggu enam pekan lagi.

Pemilu putaran pertama yang berlangsung pada Senin dan Selasa diwarnai kekerasan. Bahkan sejumlah orang tewas akibat bentrok dengan aparat kepolisian di Lapangan Tahrir. Pemungutan suara ini juga merupakan yang pertama kalinya digelar sejak Presiden Husni Mubarak jatuh pada Februari lalu.

Total kursi yang diperebutkan oleh partai-partai politik sebanyak 498 kursi. Seluruhnya diperebutkan oleh wakil-wakil partai dan calon individu.

"Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP) unggul di beberapa provinsi dalam pemungutan suara putaran pertama mengalahkan Ikhwanul Muslimin," ujar seorang sumber di FJP.

Penghitungan hasil akhir pemungutan suara putaran pertama Senin dan Selasa diharapkan akan diketahui hari ini. Pemungutan suara putaran pertama berlangsung di sembilan provinsi, termasuk di Kairo, yakni Alexandria, Port Said, Damietta, Luxor, dan Assiut.

Basil Adel, anggota Partai Rakyat Mesir Bebas, mengatakan sampai sejauh ini penghitungan suara di Kairo baru mencapai 20-30 persen. Menurut dia, Ikhwanul Muslimin berhasil mengeduk dukungan 40-50 persen di Kairo. Sementara partai ultrakonservatif Partai Islam al-Nour hanya meraih 5-7 pesen suara di Kairo.

Sumber: Tempo

Read more »

PKS: Selalu Setia

Dwi Sulistyorini

Kenyataan bahwa Jawa Timur  sebagai wilayah dengan kasus HIV/AIDS terbanyak di Indonesia benar-benar memprihatinkan kader PKS Jatim.  

Data yang baru dirilis oleh Direktur Pengendalian Penyakit Menular  Langsung (PPML), Kementrian Kesehatan RI, menyebutkan di Jawa Timur Hingga bulan September 2011, tercatat ada 4.318 kasus AIDS. 

 

Angka ini lebih tinggi dibandingkan Papua yang menempati peringkat kedua dengan 4.005 kasus. Peringkat ketiga ditempati oleh DKI Jakarta dengan 3.998 kasus, disusul Jawa Barat dengan 3.804 kasus. Bali menempati posisi paling bawah di daftar 5 besar provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus AIDS tertinggi di Indonesia dengan 2.331 kasus.

 

“Kami terkejut dengan data terbaru ini. Benar-benar membuat miris”, kata Dwi Sulistyorini, Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jatim. “Hal ini mesti mendapat perhatian yang lebih serius dari kita semua, terutama Pemprov Jatim”, lajutnya, di sela Rapat Koordinasi Bidang Perempuan di Kantor DPW PKS Jatim. Dwi Sulistyorini lebih lanjut mengatakan, bahwa selain karena perilaku seks yang tidak sehat, penularan HIV/AIDS juga melalui jarum suntik, ketidaktepatan penggunaan alat kontrasepsi (kondom) dan sebab-sebab yang lain. Tapi suka tidak suka harus diakui bahwa perilku seksual menyimpanglah yang menjadi biang kerok  utama persebaran HIV/AIDS di masyarakat.

 

“Maka kalau ingin menganggulangi HIV/AIDS, cara terpenting adalah menyehatkan dulu perilaku seks masyarakat”, katanya. “Gampangnya, perzinahan yang semakin terang terangan, kebiasaan gonta ganti pasangan, harus dihentikan. Kami menyerukan kepada masyarakat untuk kembali memperkuat kesetiaan pada pasangan masing-masing. Tidak boleh lagi jajan sembarangan. Hal ini harus terus-menerus dikampanyekan ke masyarakat”, sambungnya. Lebih lanjut, mantan Ketua Bidang Perempuan DPD PKS Surabaya ini berharap Jawa Timur tidak menyusul DKI Jakarta yang jumlah ibu rumah tangga pengidap HIV/AIDS kasusnya cukup tinggi. Tercatat ada 147 kasus. Meningkat dibanding tahun lalu. Yang ironis, penularan HIV/AIDS kepada para ibu rumah tangga tersebut terbesar karena suaminya lebih dulu mengidap HIV/AIDS dan sebagian lagi karena masih suka jajan di luar, meski sudah punya istri. “Para suami kini meski lebih sayang sama istri. Bila memang benar-benar mencintai istrinya, mestinya para suami segera meninggalkan perilaku seks berisiko tinggi menularkan HIV/AIDS”, imbuhnya.

 

Masalah kesetiaan pada pasangan ini penting dipertimbangkan untuk digencarkan kampanyenya. Dwi Sulistyorini termasuk yang kurang setuju kampanye penanggulangan HIV/AIDS yang selama ini sudah dijalankan banyak kalangan, yang sayangnya  berkesan seperti melegalkan free sex, seperti aksi bagi-bagi kondom dan sebagainya. “Kampanye seperti itu tentu saja ada baiknya. Tapi bila tidak tepat porsinya, justru akan dinggap melegalkan perzinahan dan pada gilirannya malah akan menumbuhsuburkan perilaku seks menyimpang. Padahal inilah biang kerok melebarnya penyebaran HIV/AIDS”, pungkasnya.

Read more »

Pelatihan untuk Kader

Diskusi pada acara daurah

Daurah adalah salah satu perangkat yang dipergunakan untuk meningkatkan kadar wawasan khususnya kader untuk kepentingan dakwah dan jama'ah dengan mengumpulkan sejumlah kader yang relatif banyak di suatu tempat untuk mendengarkan ceramah, kajian, penelitian, dan pelatihan tentang suatu masalah, dengan mengangkat tema tertentu yang dirasa penting untuk diadakan.

Dalam rangka menyambut tahun baru Hijriyah yang ke 1433, DPD PKS Lumajang dengan semangat ingin menjadi lebih baik lagi ditahun mendatang, dengan itu diadakan acara daurah penguatan untuk kader-kadernya.

Diadakan pada hari Ahad tanggal 27 Nopember 2011 mulai jam 08.00 pagi sampai 14.30 sore bertempat di desa Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang, acara hari ini merupakan rangkaian acara dari Mabit pada malam hari sebelumnya di Kecamatan Senduro.

Dengan adanya dua acara sekaligus ini, diharapkan kader-kader di Charge semangat baru mengawali tahun baru hijriyah ini, dengan awal yang baik diharapkan akan tetap menjadi baik, insyaAllah.

Read more »

Apakah Budi Menjadi Dalang Kerusuhan Papua ?

“Bagaimana bisa kurikulum Jawa diterapkan di Papua?” tanya seorang peserta Diklat Kepempinan di Jayapura, Sabtu 19 Nopember 2011 kemarin. Ia berasal dari Merauke.

“Apa contohnya?” tanya saya penasaran.

“Misalnya pelajaran membaca. I-ni Bu-di. I-tu i-bu Bu-di. Itu kan nama Jawa, di Papua tidak ada nama Budi. Harusnya disesuaikan dengan muatan lokal Papua, seperti nama-nama masyarakat Papua”, jawab peserta tersebut.


Tentu saja itu hanya contoh sederhana. Bagaimana anak-anak Papua menghafal nama Budi, padahal itu bukan bagian nama mereka. Coba baca nama tokoh-tokoh Papua, seperti Silas Papare, Yorrys Raweyai, Frans Kaisiepo, Lukas Enembe, Barnabas Suebu, Izaac Hindom, Jacobus Solossa, Freddy Numberi dan lain sebagainya. Tentu tidak sama coraknya dengan Budi Utomo atau Bambang Mintorogo.

Problem yang lebih mendasar tentu saja adalah kualitas pendidikan di wilayah Papua. Yang berada di wilayah perkotaan seperti Jayapura, Timika, Biak, atau Sorong saja, kualitas pendidikannya masih memprihatinkan. Apalagi jika kita pergi ke wilayah pedalaman Wamena, Yahukimo, Nduga, Pegunungan Bintang, Paniai dan lain sebagainya. Rendahnya kesejahteraan, sulitnya transportasi, minimnya teknologi, saling berkelindan membentuk persoalan kian kompleks.

Di wilayah pedalaman dan pegunungan tersebut sangat banyak hal yang “tidak tersentuh”. Tidak tersentuh hukum, tidak tersentuh pendidikan, tidak tersentuh pemberdayaan, tidak tersentuh teknologi, tidak tersentuh kesejahteraan, tidak tersentuh pembinaan, tidak tersentuh pelayanan. Seorang pengurus Parpol di Propinsi Papua mengatakan, di wilayah pegunungan Papua sesungguhnya tidak pernah ada Pemilu. Tidak terbayang bagaimana menghadirkan kotak dan surat suara, membuat TPS, menghadirkan saksi dan lain sebagainya di wilayah pegunungan tersebut. Kendati tidak ada Pemilu, namun selalu ada berita acara dan hasil akhir perolehan suara.

Inilah salah satu PR besar Pemerintah Indonesia. Menjaga keutuhan NKRI tidak cukup dengan doktrin nasionalisme dan patriotisme. Menjaga keutuhan NKRI harus dimulai dengan “menyentuh” semua wilayah secara adil. Hukum dibuat untuk ditegakkan di seluruh wilayah NKRI tanpa kecuali. Pemerataan kualitas pendidikan untuk diterapkan di seluruh wilayah NKRI. Kesejahteraan harus bisa menyentuh semua wilayah NKRI tanpa kecuali. Pengembangan teknologi harus bisa menyentuh semua wilayah NKRI.

Ancaman yang sesungguhnya di depan mata bukanlah OPM (Organisasi Papua Merdeka), karena saya sangat yakin dengan kemampuan TNI dan Polri dalam menanganinya. Betapa mudah Densus 88 meringkus teroris, maka sedemikian mudah pula aparat TNI dan Polri akan mampu mengalahkan gerakan OPM. Itu harusnya masalah sederhana saja.

Ancaman kita sesunggunya adalah kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas SDM menjadi keniscayaan akibat buruknya kualitas pendidikan, rendahnya kesejahteraan, minimnya sarana dan prasarana di wilayah pedalaman, masih ditambah lagi dengan lemahnya penegakan hukum, mentalitas birokrasi dan sebagian pejabat publik yang tidak bisa menjadi teladan. Apalagi dibumbui ketidakkompakan antar lembaga negara yang sangat tampak di depan mata. Komplit sudah. Para elit terlibat konflik, pecahnya di tanah Papua.

Semua faktor itu telah menjalin ikatan dan rajutan yang saling menguatkan. Setiap kali ada konflik dan kerusuhan di tanah Papua, sulit mencari kesimpulan, sulit mencari aktor intelektual, sulit mencari penjelasan dan akhirnya sulit pula menyelesaikan. Apa yang sesungguhnya terjadi ? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas segala kondisi ini ?
I-ni Bu-di……

I-ni i-bu Bu-di……

Mungkinkah Budi yang harus bertanggung jawab ? Atau ibu Budi ? Hah ? Ngawur. Pasti Budi akan marah. Apalagi ibunya. Itu kan hanya nama rekaan dalam pelajaran membaca di Sekolah Dasar.

Jayapura, 19 Nopember 2011

Oleh : Cahyadi Takariawan
Sekretaris MPP, Tinggal di Jogjakarta

Read more »